Tuduhan Pemerkosaan Membuat Ketua Parlemen Nepal Ditahan


Setelah seorang pegawai perempuan yang bekerja di parlemen Nepal menuduh mantang Ketua Parlemen Nepal, Krishna Bahadur Mahara sudah melakukan tindakan pemerkosaan. Mobil polisi tiba-tiba saja mendatangi kediaman Mahara dan pada akhirnya menahan dirinya pada Minggu (6/10) waktu setempat.

 Pihak Kepolisian Nepal jua membawa dirinya ke tahanan setelah sudah mendapati perintah pengadilan distrik untuk menahan dirinya.

 "Dia telah dibawa ke tahanan kemarin (Minggu) untuk investigasi kasus tersebut," ungkap juru bicara kepolisian Kathmandu, Shyam Lal Gyawali, dilansir Al Jazeera pada Senin (7/10).

 Tuduhan yang dilayangkan oleh perempuan itu dielak oleh Mahara. Namun, anehnya dirinya mundur dari jabatan Ketua Parlemen pada minggu lalu setelah sang korban pemerkosaan atas dirinya memberikan rincian kejadian yang dialaminya pada media.

 Mahara sendiri adalah anggota senior Partai Komunis dan juga mantan pemberintak Maoist.

 Pemerintah Nepal mendapat tekanan publik terkait kasus tersebut. Dalam video wawancara yang dirilis hamrakura.com bulan lalu, wanita itu menyatakan Mahara mabuk saat tiba di rumah wanita tersebut pada 29 September.

 Mahara dituduh membujuk wanita itu untuk minum alkohol sebelum melecehkannya. "Saya tidak menduga akan seperti ini. Dia memaksakan dirinya pada saya. Dia pergi setelah saya katakan saya akan memanggil polisi," ungkap wanita itu dalam wawancara.

 Wanita itu menunjukkan memar di tangan dan kakinya.

 Kepolisian menyatakan mereka datang ke rumah wanita itu pada malam yang sama tapi ia tidak mengajukan langsung kasus tersebut. "Para penyelidik mengumpulkan bukti termasuk satu botol whisky dan sepasang kacamata rusak yang diduga milik Mahara," papar kepolisian.

 Meski demikian, wanita itu mencabut gugatannya pada pertengahan pekan lalu karena mendapat banyak ancaman dan tekanan. Dia kembali mengajukan gugatan resmi pada Jumat (4/10).

 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah kedutaan besar (kedubes) asing di Nepal mengeluarkan pernyataan bersama mendesak pemerintah bertindak tegas melawan kekerasan berbasis gender. Tekanan itu muncul tanpa menyebut secara khusus kasus Mahara.
"Seruan untuk semua otoritas negara terkait untuk mengirim pesan jelas nol toleransi pada semua bentuk kekerasan berbasis gender pada siapa pun dalam kondisi apapun," papar pernyataan PBB dan beberapa kedubes asing.

 Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Misbakhun Memperoleh Hasil Yang Baik Dari PK Yang Dimohonkan

Image
Misbakhun Memperoleh Hasil Yang Baik Dari  PK Yang Dimohonkan Sumber: Google Hasil dari PK yang diminta oleh Misbakhun terhadap pengadilan mendapatkan hasil yang baik, karena keputusan pengadilan bahwa Mukhamad Misbakhun tidak dinyatakan bersalah pada kasus Misbakhun ini. Dan Misbakhun bebas dengan murni dari semua tuduhan yang dilayangkan pada dirinya yang menyatakan bahwa Misbakhun korupsi . Misbakhun mengungkapkan "saya yang kuat di isu keuangan, sempat dipinggirkan di Komisi II (pemerintahan). Saya tetap bersemangat, tetap serius. Tetapi tax amnesty macet, akhirnya saya sendiri diminta masuk lagi ke Komisi Keuangan untuk mengurusinya." Misbakun kembali mengatakan "tapi ingat juga. Kalau di medan perang, ada peribahasa, kill or to be killed. Kalau di politik Indonesia, ada istilah 'nyawa politisi melebihi kucing'. Dia bisa hidup, mati, hidup, mati, hidup lagi." Setelah bisa bernafas lega karena tidak terbukti bersalah, Mukhamad Mis...
Read more

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan untuk Melawan Penetapan Status

Image
Untuk melawan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sofyan Basir memilih jalan praperadilan. Diketahui Sofyan Basir adalah tersangka untuk kasusk dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Direktur Utama PT Perusahan Listrik Negara (PLN) yang sudah mengajukan gugatan nonaktif itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL di hari Rabu (8/5/2019). Pada gugatannya, Sofyan keberatan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam hal ini selaku termohon. Setidaknya ada sejumlah petitum permohonan dari Sofyan Basir. "Selama pemeriksaan praperadilan ini sampai dengan adanya putusan pengadilan dalam perkara permohonan praperadilan ini," tulis petitum permohonan gugatan praperadialn Sofyan Basir, yang diajukan pada Jumat (10/5/2019). Selain itu, materi gugatan juga memerintahkan KPK selaku termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun Sofyan Basir. Tindakan hukum itu di antaranya melakukan pe...
Read more

Kasus Century Belum Mendapat Tersangka Baru

Image
Kasus Century Belum Mendapat Tersangka Baru Diungkapkan oleh Setya Novanto saat menjawab pertanyaan dari awak media terkait ada atau tidaknya kemungkinan keterlibatan dari Ketua Umum Partai Demokrat SBY dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ( FPJP ) kepada PT Bank Century .  Keterlibatan SBY itu menurut Novanto sapaan kerap dari Setya Novanto , dikarenakan kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan izin dan sepengetahuan Presiden RI ke-6 dengan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia kala itu. Mantan Ketua dari DPR RI Setya Novanto mengaku dan akan mengungkap secara detail dan sejelas-jelasnya terkait keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dalam kasus korupsi Bank Century yang telah merugikan negara triliunan rupiah. Dan hingga kini KPK tidak kunjung juga menetapkan tersangka baru dalam kasus Century, karena berdasarkan daftar nama-nama yang ter...
Read more