problema indonesia

Perihal adanya jual beli jabatan di kementeriannya, Lukman Hakim Saifuddin Menteri Agama tidak ingin berkomentar tentang hal tersebut. Lukman hanya meminta maaf ketika ditanyai wartawan tentang adanya jual beli jebatan dan pejabat yang melanggar disiplin justru dapat promosi. "Saya mohon maaf sekali, saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan haji," jawab Lukman saat ditemui setelah menghadiri rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta, Kamis (28/3/2019). Sofian Effendi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebelumnya mengatakan kementerian yang dipimpin oleh kader partai politik belum terbebas dari transaksi atau jual beli jabatan meski sudah menetapkan sistem seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi. Effendi juga menyebut ada 13 kementerian dan lembaga yang dalam pemeriksaan KPK terkait dugaan praktek jual beli jabatan. "Sekarang ini ada 13 kementerian dan lembaga yang sedang di dalam pemeriksaan KPK," ujar Sofian di Kanto...

Pada sidang putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari Selasa (19/3/2019) Ratna Sarumpaet mengajukan nota keberatan pada hakim, tetapi hakim menolak ekspesi atau nota keberatan yang diajukan oleh Ratna Sarumpaet yang terdakwa atas kasus penyebaran berita bohong. "Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) untuk seluruhnya dan menyatakan surat dakwaan JPU tertanggal 21 Februari telah disusun secara cermat jelas dan lengkap," kata ketua majelis hakim Joni dalam sidang putusan sela terdakwa Ratna Sarumpaet. Hakim menyatakan bahwa kasus penyebaran berita bohong yang melalui media elektronik ini oleh Ratna Sarumpaet akan terus berlanjut sampai pokok perkaranya. Sidang yang sempat ditunda akan dilanjutkan di minggu depan pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di PN Jakarta Selatan dengan agenda menghadirkan terdakwa dan juga pemeriksaan kepada saksi dan bukti yang ada. Sementara itu, JPU mengatakan bahwa pih...

Perihal penolakan penjualan saham produsen bir yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), selaku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau menyikapi persoalan tersebut. Justru Anies lebih terlihat mengancam anggota dewan yang menolak wacana penjualan saham PT DLTA. Anies akan memberitahu pada masyarakat ihwal penolakan PT DLTA. "Kita laporkan pada rakyat bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir. Dewan Anda ingin punya saham bir, terus ingin punya untung dari saham bir," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Selasa (5/2/2019). Pemprov DKI Jakarta telah bersurat ke DPRD mengenai rancana pelepasan sahan produsen bir, dinyatakan langsung oleh Anies. Surat dikirim tahun lalu, tetapi sampai saat ini tidak mendapat respons dari DPRD DKI Jakarta. "Suratnya sudah satu tahun dikirim, sejak bulan Mei (2018), tapi sampai sekarang belum ada (respons)," ungkap Anies. Meski tuai penolakan, Anies mengaku tetap menjual sah...