Pengajuan Nota Keberatan Ratna Sarumpaet Ditolak Hakim Pengadilan



Pada sidang putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari Selasa (19/3/2019) Ratna Sarumpaet mengajukan nota keberatan pada hakim, tetapi hakim menolak ekspesi atau nota keberatan yang diajukan oleh Ratna Sarumpaet yang terdakwa atas kasus penyebaran berita bohong.

 "Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) untuk seluruhnya dan menyatakan surat dakwaan JPU tertanggal 21 Februari telah disusun secara cermat jelas dan lengkap," kata ketua majelis hakim Joni dalam sidang putusan sela terdakwa Ratna Sarumpaet.

 Hakim menyatakan bahwa kasus penyebaran berita bohong yang melalui media elektronik ini oleh Ratna Sarumpaet akan terus berlanjut sampai pokok perkaranya.

 Sidang yang sempat ditunda akan dilanjutkan di minggu depan pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di PN Jakarta Selatan dengan agenda menghadirkan terdakwa dan juga pemeriksaan kepada saksi dan bukti yang ada.

 Sementara itu, JPU mengatakan bahwa pihaknya sudah siap dengan saksi dan alat bukti untuk dapat dihadirkan di sidang berikutnya.

 "Kami akan hadirkan saksi-saksi dan barang buktinya," kata jaksa Payaman.

 Namun, Payaman mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan menghadirkan berapa saksi dan siapa saja.

 "Yang penting saksi tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang hendak kami buktikan sesuai dengan pasal yang kami dakwakan," kata Payaman.









Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Misbakhun Memperoleh Hasil Yang Baik Dari PK Yang Dimohonkan

Image
Misbakhun Memperoleh Hasil Yang Baik Dari  PK Yang Dimohonkan Sumber: Google Hasil dari PK yang diminta oleh Misbakhun terhadap pengadilan mendapatkan hasil yang baik, karena keputusan pengadilan bahwa Mukhamad Misbakhun tidak dinyatakan bersalah pada kasus Misbakhun ini. Dan Misbakhun bebas dengan murni dari semua tuduhan yang dilayangkan pada dirinya yang menyatakan bahwa Misbakhun korupsi . Misbakhun mengungkapkan "saya yang kuat di isu keuangan, sempat dipinggirkan di Komisi II (pemerintahan). Saya tetap bersemangat, tetap serius. Tetapi tax amnesty macet, akhirnya saya sendiri diminta masuk lagi ke Komisi Keuangan untuk mengurusinya." Misbakun kembali mengatakan "tapi ingat juga. Kalau di medan perang, ada peribahasa, kill or to be killed. Kalau di politik Indonesia, ada istilah 'nyawa politisi melebihi kucing'. Dia bisa hidup, mati, hidup, mati, hidup lagi." Setelah bisa bernafas lega karena tidak terbukti bersalah, Mukhamad Mis...
Read more

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan untuk Melawan Penetapan Status

Image
Untuk melawan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sofyan Basir memilih jalan praperadilan. Diketahui Sofyan Basir adalah tersangka untuk kasusk dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Direktur Utama PT Perusahan Listrik Negara (PLN) yang sudah mengajukan gugatan nonaktif itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL di hari Rabu (8/5/2019). Pada gugatannya, Sofyan keberatan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam hal ini selaku termohon. Setidaknya ada sejumlah petitum permohonan dari Sofyan Basir. "Selama pemeriksaan praperadilan ini sampai dengan adanya putusan pengadilan dalam perkara permohonan praperadilan ini," tulis petitum permohonan gugatan praperadialn Sofyan Basir, yang diajukan pada Jumat (10/5/2019). Selain itu, materi gugatan juga memerintahkan KPK selaku termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun Sofyan Basir. Tindakan hukum itu di antaranya melakukan pe...
Read more

Kasus Century Belum Mendapat Tersangka Baru

Image
Kasus Century Belum Mendapat Tersangka Baru Diungkapkan oleh Setya Novanto saat menjawab pertanyaan dari awak media terkait ada atau tidaknya kemungkinan keterlibatan dari Ketua Umum Partai Demokrat SBY dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ( FPJP ) kepada PT Bank Century .  Keterlibatan SBY itu menurut Novanto sapaan kerap dari Setya Novanto , dikarenakan kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan izin dan sepengetahuan Presiden RI ke-6 dengan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia kala itu. Mantan Ketua dari DPR RI Setya Novanto mengaku dan akan mengungkap secara detail dan sejelas-jelasnya terkait keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dalam kasus korupsi Bank Century yang telah merugikan negara triliunan rupiah. Dan hingga kini KPK tidak kunjung juga menetapkan tersangka baru dalam kasus Century, karena berdasarkan daftar nama-nama yang ter...
Read more