Anies Baswedan Enggan Menyikapi Penolakan Saham Produsen Bir



Perihal penolakan penjualan saham produsen bir yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), selaku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau menyikapi persoalan tersebut.

 Justru Anies lebih terlihat mengancam anggota dewan yang menolak wacana penjualan saham PT DLTA. Anies akan memberitahu pada masyarakat ihwal penolakan PT DLTA.

 "Kita laporkan pada rakyat bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir. Dewan Anda ingin punya saham bir, terus ingin punya untung dari saham bir," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Selasa (5/2/2019).

 Pemprov DKI Jakarta telah bersurat ke DPRD mengenai rancana pelepasan sahan produsen bir, dinyatakan langsung oleh Anies. Surat dikirim tahun lalu, tetapi sampai saat ini tidak mendapat respons dari DPRD DKI Jakarta.

 "Suratnya sudah satu tahun dikirim, sejak bulan Mei (2018), tapi sampai sekarang belum ada (respons)," ungkap Anies.

 Meski tuai penolakan, Anies mengaku tetap menjual saham itu. Hal tersebut sebagai komitmen janjinya di Pilkada DKI 2017 silam.

 "Ya kita coba terus, kita berniat lakukan itu (menjual saham bir)," tegasnya.

 Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terkesan menolak upaya Anies menjual saham perusahaan produsen Anker Bir. Menurutnya, PT DLTA sama sekali tidak membawa dampak kerugian, terlebih menguntungkan Pemprov DKI Jakarta.
"Salahnya Delta tuh apa sih PT itu? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp50 miliar," kata Pras saat dikonfirmasi, Selasa (5/3/2019).








Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Misbakhun Memperoleh Hasil Yang Baik Dari PK Yang Dimohonkan

Image
Misbakhun Memperoleh Hasil Yang Baik Dari  PK Yang Dimohonkan Sumber: Google Hasil dari PK yang diminta oleh Misbakhun terhadap pengadilan mendapatkan hasil yang baik, karena keputusan pengadilan bahwa Mukhamad Misbakhun tidak dinyatakan bersalah pada kasus Misbakhun ini. Dan Misbakhun bebas dengan murni dari semua tuduhan yang dilayangkan pada dirinya yang menyatakan bahwa Misbakhun korupsi . Misbakhun mengungkapkan "saya yang kuat di isu keuangan, sempat dipinggirkan di Komisi II (pemerintahan). Saya tetap bersemangat, tetap serius. Tetapi tax amnesty macet, akhirnya saya sendiri diminta masuk lagi ke Komisi Keuangan untuk mengurusinya." Misbakun kembali mengatakan "tapi ingat juga. Kalau di medan perang, ada peribahasa, kill or to be killed. Kalau di politik Indonesia, ada istilah 'nyawa politisi melebihi kucing'. Dia bisa hidup, mati, hidup, mati, hidup lagi." Setelah bisa bernafas lega karena tidak terbukti bersalah, Mukhamad Mis...
Read more

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan untuk Melawan Penetapan Status

Image
Untuk melawan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sofyan Basir memilih jalan praperadilan. Diketahui Sofyan Basir adalah tersangka untuk kasusk dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Direktur Utama PT Perusahan Listrik Negara (PLN) yang sudah mengajukan gugatan nonaktif itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL di hari Rabu (8/5/2019). Pada gugatannya, Sofyan keberatan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam hal ini selaku termohon. Setidaknya ada sejumlah petitum permohonan dari Sofyan Basir. "Selama pemeriksaan praperadilan ini sampai dengan adanya putusan pengadilan dalam perkara permohonan praperadilan ini," tulis petitum permohonan gugatan praperadialn Sofyan Basir, yang diajukan pada Jumat (10/5/2019). Selain itu, materi gugatan juga memerintahkan KPK selaku termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun Sofyan Basir. Tindakan hukum itu di antaranya melakukan pe...
Read more

Kasus Century Belum Mendapat Tersangka Baru

Image
Kasus Century Belum Mendapat Tersangka Baru Diungkapkan oleh Setya Novanto saat menjawab pertanyaan dari awak media terkait ada atau tidaknya kemungkinan keterlibatan dari Ketua Umum Partai Demokrat SBY dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ( FPJP ) kepada PT Bank Century .  Keterlibatan SBY itu menurut Novanto sapaan kerap dari Setya Novanto , dikarenakan kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan izin dan sepengetahuan Presiden RI ke-6 dengan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia kala itu. Mantan Ketua dari DPR RI Setya Novanto mengaku dan akan mengungkap secara detail dan sejelas-jelasnya terkait keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dalam kasus korupsi Bank Century yang telah merugikan negara triliunan rupiah. Dan hingga kini KPK tidak kunjung juga menetapkan tersangka baru dalam kasus Century, karena berdasarkan daftar nama-nama yang ter...
Read more