Hakim Ketua Jatuhi Hukuman 6 Tahun Penjara Wakil Ketua DPR RI



Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, di Pengadilan Tipikor Semarang Hakim Ketua Antonius Widjantono membacakan langsung putusan dalam sidang Taufik Kurniawan selaku Wwakil Ketua DPR RI.

 Dalam sidang tersebut Kurniawan divonis 6 tahun kurungan penjara akibat kasus penerimaan "fee" atas pengurusan dana lokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang diketahui bersumber dari perubahan APBN di tahun 2016 dan 2017.

 putusan ini diketahui lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa yang memintanya untuk mendapatkan hukuman oenjara selama 8 tahun lamanya.

 Tidak hanya hukuman fisik yang didapatkan oleh Kurniawan, selain itu dirinya harus membayarkan denda sebesar Rp200 juta apabila dirinya tidak membayar denda tersebut maka akan digantikan dengan kurungan penjara 4 bulan lamanya.
"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya.

 Di dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa sudha terbukti menerima fee dengan uang sejumlah Rp4,85 miliar.
"Fee" sebanyak itu masing-masing terbagi atas pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp3,65 miliar dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp1,2 miliar.

 Uang fee tersebut menurut dirinya diberikan melalui perantara yang disuruh oleh mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dan mantan Bupati Purbalingga Tasdi, yakni oleh Rahmat Sujianto dan Wahyu Kristianto.

 "Uang yang dalam penguasaan Rahmat Sujiato dan Wahyu Kristianto tersebut, maka secara hukum uang tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa," katanya.

 Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4,2 miliar.

 Sisa uang pengganti kerugian negara telah dibayarkan oleh saksi Wahyu Kristianto sebesar Rp600 juta.
Uang pengganti kerugian negara tersebut akan diperhitungkan dengan uang yang sudah dititipkan terdakwa melalui KPK.







Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Misbakhun Memperoleh Hasil Yang Baik Dari PK Yang Dimohonkan

Image
Misbakhun Memperoleh Hasil Yang Baik Dari  PK Yang Dimohonkan Sumber: Google Hasil dari PK yang diminta oleh Misbakhun terhadap pengadilan mendapatkan hasil yang baik, karena keputusan pengadilan bahwa Mukhamad Misbakhun tidak dinyatakan bersalah pada kasus Misbakhun ini. Dan Misbakhun bebas dengan murni dari semua tuduhan yang dilayangkan pada dirinya yang menyatakan bahwa Misbakhun korupsi . Misbakhun mengungkapkan "saya yang kuat di isu keuangan, sempat dipinggirkan di Komisi II (pemerintahan). Saya tetap bersemangat, tetap serius. Tetapi tax amnesty macet, akhirnya saya sendiri diminta masuk lagi ke Komisi Keuangan untuk mengurusinya." Misbakun kembali mengatakan "tapi ingat juga. Kalau di medan perang, ada peribahasa, kill or to be killed. Kalau di politik Indonesia, ada istilah 'nyawa politisi melebihi kucing'. Dia bisa hidup, mati, hidup, mati, hidup lagi." Setelah bisa bernafas lega karena tidak terbukti bersalah, Mukhamad Mis...
Read more

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan untuk Melawan Penetapan Status

Image
Untuk melawan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sofyan Basir memilih jalan praperadilan. Diketahui Sofyan Basir adalah tersangka untuk kasusk dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Direktur Utama PT Perusahan Listrik Negara (PLN) yang sudah mengajukan gugatan nonaktif itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL di hari Rabu (8/5/2019). Pada gugatannya, Sofyan keberatan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam hal ini selaku termohon. Setidaknya ada sejumlah petitum permohonan dari Sofyan Basir. "Selama pemeriksaan praperadilan ini sampai dengan adanya putusan pengadilan dalam perkara permohonan praperadilan ini," tulis petitum permohonan gugatan praperadialn Sofyan Basir, yang diajukan pada Jumat (10/5/2019). Selain itu, materi gugatan juga memerintahkan KPK selaku termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun Sofyan Basir. Tindakan hukum itu di antaranya melakukan pe...
Read more

Kasus Century Belum Mendapat Tersangka Baru

Image
Kasus Century Belum Mendapat Tersangka Baru Diungkapkan oleh Setya Novanto saat menjawab pertanyaan dari awak media terkait ada atau tidaknya kemungkinan keterlibatan dari Ketua Umum Partai Demokrat SBY dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ( FPJP ) kepada PT Bank Century .  Keterlibatan SBY itu menurut Novanto sapaan kerap dari Setya Novanto , dikarenakan kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan izin dan sepengetahuan Presiden RI ke-6 dengan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia kala itu. Mantan Ketua dari DPR RI Setya Novanto mengaku dan akan mengungkap secara detail dan sejelas-jelasnya terkait keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dalam kasus korupsi Bank Century yang telah merugikan negara triliunan rupiah. Dan hingga kini KPK tidak kunjung juga menetapkan tersangka baru dalam kasus Century, karena berdasarkan daftar nama-nama yang ter...
Read more