Inti Ahok Keluarkan Pergub Adalah Untuk Bantu Rakyat Jakarta



Mengenai adanya tudingan bahwa Gubernur Anies Baswedan yang menyebut Peraturan Gubernur 206 Tahun 2016 perihal Panduan Rencana Kota sebagai pintu masuk pemerintah provinsi mengeluarkan 932 sertifikat izin Mendirikan Bangunan diatas pulau D -- hasil reklamasi, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahana Purnama (Ahok) angkat bicara.

 "Sekarang karena gubernurnya pintar ngomong pergub, aku udah bisa untuk IMB reklamasi tanpa perlu perda lagi yang ada kewajiban 15 persen dari nilai NJOP dari pengembang untuk pembangunan DKI. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD Yamg menolak ketok palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" kata Ahok, Rabu (19/6/2019).

 Tujuan pemerintahannya ditegaskan oleh Ahok ketika itu menerbitkan peraturan nomor 206 untuk membantu warga Jakarta yang ingin membangun rumah, tetapi belum mempunyai IMB.

 "Intinya pergub itu aku keluarkan buat bantu rakyat DKI yang keburu punya rumah, tetapi tidak bisa buat IMB. Dan khusus pulau reklamasi saat itu todak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perdanya," kata dia.

 "Aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai diatas 100an triliun dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi. Anies kan anti  reklamasi dan gubernur paling hebat berani lawan putusan kasasi PTUN soal reklamasi," kata dia.

 Sebelumnya, Anies melontarkan pembelaan setelah penerbitan 932 seritifikat di pulau reklamasi kembali mengemuka. Anies mengatakan penerbitan IMB bisa terjadi karena Ahok sudah menerbitkan Peraturan Gubernur 206 Dikatakan Anies, peraturan tersebut digagas dan diundangkan Ahok sebelum cuti mengikuti kampanye DKI 2017.

 Pergub resmi berlaku pada 25 Oktober 2016. Saat pergub itu berlaku, pemerintah Jakarta dan DPRD belum merampungkan rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang. Intinya Anies menyebut adanya pembangunan di atas lahan reklamasi akibat ulah Ahok menerbitkan pergub. Dengan pergub itu, kata Anies, pengembang memiliki dasar hukum untuk melakukan pembangunan.
"Jika tidak ada Pergub 206/2016 itu, tidak bisa ada kegiatan pembangunan apapun di sana, otomatis tidak ada urusan IMB," kata Anies.







Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Misbakhun Memperoleh Hasil Yang Baik Dari PK Yang Dimohonkan

Image
Misbakhun Memperoleh Hasil Yang Baik Dari  PK Yang Dimohonkan Sumber: Google Hasil dari PK yang diminta oleh Misbakhun terhadap pengadilan mendapatkan hasil yang baik, karena keputusan pengadilan bahwa Mukhamad Misbakhun tidak dinyatakan bersalah pada kasus Misbakhun ini. Dan Misbakhun bebas dengan murni dari semua tuduhan yang dilayangkan pada dirinya yang menyatakan bahwa Misbakhun korupsi . Misbakhun mengungkapkan "saya yang kuat di isu keuangan, sempat dipinggirkan di Komisi II (pemerintahan). Saya tetap bersemangat, tetap serius. Tetapi tax amnesty macet, akhirnya saya sendiri diminta masuk lagi ke Komisi Keuangan untuk mengurusinya." Misbakun kembali mengatakan "tapi ingat juga. Kalau di medan perang, ada peribahasa, kill or to be killed. Kalau di politik Indonesia, ada istilah 'nyawa politisi melebihi kucing'. Dia bisa hidup, mati, hidup, mati, hidup lagi." Setelah bisa bernafas lega karena tidak terbukti bersalah, Mukhamad Mis...
Read more

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan untuk Melawan Penetapan Status

Image
Untuk melawan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sofyan Basir memilih jalan praperadilan. Diketahui Sofyan Basir adalah tersangka untuk kasusk dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Direktur Utama PT Perusahan Listrik Negara (PLN) yang sudah mengajukan gugatan nonaktif itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL di hari Rabu (8/5/2019). Pada gugatannya, Sofyan keberatan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam hal ini selaku termohon. Setidaknya ada sejumlah petitum permohonan dari Sofyan Basir. "Selama pemeriksaan praperadilan ini sampai dengan adanya putusan pengadilan dalam perkara permohonan praperadilan ini," tulis petitum permohonan gugatan praperadialn Sofyan Basir, yang diajukan pada Jumat (10/5/2019). Selain itu, materi gugatan juga memerintahkan KPK selaku termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun Sofyan Basir. Tindakan hukum itu di antaranya melakukan pe...
Read more

Kasus Century Belum Mendapat Tersangka Baru

Image
Kasus Century Belum Mendapat Tersangka Baru Diungkapkan oleh Setya Novanto saat menjawab pertanyaan dari awak media terkait ada atau tidaknya kemungkinan keterlibatan dari Ketua Umum Partai Demokrat SBY dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ( FPJP ) kepada PT Bank Century .  Keterlibatan SBY itu menurut Novanto sapaan kerap dari Setya Novanto , dikarenakan kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan izin dan sepengetahuan Presiden RI ke-6 dengan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia kala itu. Mantan Ketua dari DPR RI Setya Novanto mengaku dan akan mengungkap secara detail dan sejelas-jelasnya terkait keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dalam kasus korupsi Bank Century yang telah merugikan negara triliunan rupiah. Dan hingga kini KPK tidak kunjung juga menetapkan tersangka baru dalam kasus Century, karena berdasarkan daftar nama-nama yang ter...
Read more