KPU: Pesan yang Sedang Beredar di WhatsApp Adalah Hoaks!



Lewat pesan aplikasi WhatsApp kembali terulang adanya pesan hoaks yang berisikan hasil pemungutan suara Pilpres di sejumlah negara di luar negeri, dengan beredarnya pesan hoaks tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan pesan itu tidak benar adanya.

 Virya Azis Komisioner KPU yang mengatakan perhitungan suara Pemilu di luar negeri akan diselenggarakan pada 17 April 2019.

 "Hoaks. Perhitunganya baru dilakukan pada 17 April. Dapat kami pastikan itu hoaks," kata Viryan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/4/2019).

 dirinya mengatakan bahwa informasi yang terkait akan hasil pemungutan suara di luar negeri tersebut tidak benar, karena pencoblosan di luar negeri di mulai di tanggal 8-14 April dan perhitungannya dilakukan pada tanggal 17 April.

 "Itu kegiatan pemungutan suara, perhitungan nya 17 April, bagaimana mungkin (ada hasil). Dihitung saja belum tapi udah muncul," lanjutnya.

 Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi tidak jelas sumbernya.

 "Kami mengimbau kepada masyarakat jangan mudah percaya kepada informasi yang rasa-rasannya janggal, selalu cek, cek pastikan informasi yang diterima itu sudah melalui konfirmasi," pungaksnya.

 Berikut informasi hoaks atau bohong terkait hasil pemungutan suara luar negeri yang beredar di WharsApp:

 PENGHITUNGAN SEMENTARA LUAR NEGERI

 Saudi Arabia 01 : 25,6%. 02 : 65,4% suara

 Yaman. 01 : 23,4% 02 : 66,6% suara

 Belgia 01 : 17,1%. 02 : 82,2% suara

 Jerman 01 : 12,3%. 02 : 87,7% suara

 UEA. 01 : 22,7%. 02 : 61,3% suara

 USA. 01 : 9,4% 02 : 89,9% suara

 Ukraina. 01 : 3,4%. 02 : 96,6% suara

 Papua Nugini 01 : 57,1% 02 : 42,3% suara Taiwan 01 : 59,8% 02 : 40,2% suara

 Hongkong 01 : 45,2% 02 : 46,8% suara
Korea Selatan 01 : 35,2% 02 : 64,8% suara.












Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Misbakhun Memperoleh Hasil Yang Baik Dari PK Yang Dimohonkan

Image
Misbakhun Memperoleh Hasil Yang Baik Dari  PK Yang Dimohonkan Sumber: Google Hasil dari PK yang diminta oleh Misbakhun terhadap pengadilan mendapatkan hasil yang baik, karena keputusan pengadilan bahwa Mukhamad Misbakhun tidak dinyatakan bersalah pada kasus Misbakhun ini. Dan Misbakhun bebas dengan murni dari semua tuduhan yang dilayangkan pada dirinya yang menyatakan bahwa Misbakhun korupsi . Misbakhun mengungkapkan "saya yang kuat di isu keuangan, sempat dipinggirkan di Komisi II (pemerintahan). Saya tetap bersemangat, tetap serius. Tetapi tax amnesty macet, akhirnya saya sendiri diminta masuk lagi ke Komisi Keuangan untuk mengurusinya." Misbakun kembali mengatakan "tapi ingat juga. Kalau di medan perang, ada peribahasa, kill or to be killed. Kalau di politik Indonesia, ada istilah 'nyawa politisi melebihi kucing'. Dia bisa hidup, mati, hidup, mati, hidup lagi." Setelah bisa bernafas lega karena tidak terbukti bersalah, Mukhamad Mis...
Read more

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan untuk Melawan Penetapan Status

Image
Untuk melawan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sofyan Basir memilih jalan praperadilan. Diketahui Sofyan Basir adalah tersangka untuk kasusk dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Direktur Utama PT Perusahan Listrik Negara (PLN) yang sudah mengajukan gugatan nonaktif itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL di hari Rabu (8/5/2019). Pada gugatannya, Sofyan keberatan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam hal ini selaku termohon. Setidaknya ada sejumlah petitum permohonan dari Sofyan Basir. "Selama pemeriksaan praperadilan ini sampai dengan adanya putusan pengadilan dalam perkara permohonan praperadilan ini," tulis petitum permohonan gugatan praperadialn Sofyan Basir, yang diajukan pada Jumat (10/5/2019). Selain itu, materi gugatan juga memerintahkan KPK selaku termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun Sofyan Basir. Tindakan hukum itu di antaranya melakukan pe...
Read more

Kasus Century Belum Mendapat Tersangka Baru

Image
Kasus Century Belum Mendapat Tersangka Baru Diungkapkan oleh Setya Novanto saat menjawab pertanyaan dari awak media terkait ada atau tidaknya kemungkinan keterlibatan dari Ketua Umum Partai Demokrat SBY dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ( FPJP ) kepada PT Bank Century .  Keterlibatan SBY itu menurut Novanto sapaan kerap dari Setya Novanto , dikarenakan kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan izin dan sepengetahuan Presiden RI ke-6 dengan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia kala itu. Mantan Ketua dari DPR RI Setya Novanto mengaku dan akan mengungkap secara detail dan sejelas-jelasnya terkait keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dalam kasus korupsi Bank Century yang telah merugikan negara triliunan rupiah. Dan hingga kini KPK tidak kunjung juga menetapkan tersangka baru dalam kasus Century, karena berdasarkan daftar nama-nama yang ter...
Read more